Dari Bone hingga Merauke, Indonesia Timur Perkuat Langkah Swasembada Pangan
JAKARTA — Kontribusi kawasan timur Indonesia semakin terlihat dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Di Sulawesi, sentra produksi padi yang tersebar di Bone, Wajo, Sidenreng Rappang, hingga Pinrang berperan menjaga pasokan beras antardaerah. Sementara itu, di Tanah Papua, peningkatan produksi pertanian di Merauke berjalan beriringan dengan pembukaan lahan sawah, penerapan teknologi budi daya, serta penguatan komoditas pangan lokal seperti sagu.
Berdasarkan kompilasi angka tetap Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, enam provinsi di Pulau Sulawesi menghasilkan sekitar 8 juta ton gabah kering giling (GKG). Angka tersebut merupakan akumulasi produksi padi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Sulawesi Utara. Jumlah tersebut merupakan produksi gabah, bukan beras siap konsumsi, sehingga tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator untuk mengukur pencapaian swasembada pangan di setiap provinsi.
Sulawesi Selatan menjadi penyumbang produksi terbesar dengan capaian 5,47 juta ton GKG pada 2025, meningkat 13,45 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi tersebut setara dengan sekitar 3,14 juta ton beras untuk konsumsi penduduk. Kontribusi utama berasal dari sejumlah kabupaten sentra pertanian, antara lain Bone dengan produksi 893,81 ribu ton GKG, Wajo 783,76 ribu ton, Pinrang 595,82 ribu ton, dan Sidenreng Rappang 569,73 ribu ton.
Kinerja positif juga terlihat di provinsi lain. Produksi padi Sulawesi Tengah pada 2025 mencapai 920,09 ribu ton GKG, tumbuh 20,76 persen. Sulawesi Tenggara mencatat produksi 680,82 ribu ton atau meningkat 22,49 persen, sedangkan Sulawesi Barat mencapai 386,08 ribu ton atau naik 21,08 persen.
Gorontalo menghasilkan 281,17 ribu ton padi GKG, meningkat 19,72 persen. Selain itu, provinsi ini juga mencatat produksi jagung pipilan kering berkadar air 14 persen sebesar 653,29 ribu ton, naik 4,36 persen. Adapun Sulawesi Utara mencatat produksi 265,11 ribu ton GKG, mengalami penurunan 2,94 persen. Perbedaan capaian tersebut menunjukkan bahwa penguatan produktivitas pertanian perlu disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi masing-masing daerah.
Upaya modernisasi pertanian juga mulai memperlihatkan hasil yang terukur. Dalam kegiatan panen percontohan Pertanian Modern–Advanced Agriculture System (PM-AAS) di Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, pada September 2026, pengukuran ubinan terhadap varietas Mapan 05 menghasilkan estimasi produktivitas 12,95 ton per hektare. Capaian tersebut merupakan hasil pengukuran pada lokasi dan varietas percontohan, bukan angka rata-rata produktivitas seluruh lahan pertanian di Bone maupun Sulawesi Selatan. Program ini mengintegrasikan praktik budi daya, mekanisasi penanaman, dan pemanfaatan teknologi pertanian.
Penguatan sektor hulu juga dilakukan melalui penyediaan benih berkualitas. Pada Oktober 2026, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Selatan menyalurkan dukungan benih sumber untuk kegiatan penangkaran seluas 100 hektare di Kabupaten Bone. Kepala BRMP Sulawesi Selatan, Zainal Abidin, menekankan bahwa ketersediaan benih menjadi salah satu tantangan dalam meningkatkan produksi padi. “Salah satu masalah dalam peningkatan produksi padi adalah benih,” ujar Zainal dalam keterangan BRMP yang dipublikasikan pada 24 Oktober 2026.
Selain penguatan budi daya, pemerintah bersama pemerintah daerah juga menyelaraskan perencanaan pembangunan infrastruktur pangan di kawasan Teluk Bone. Kesepakatan pada 20 Oktober 2026 menetapkan Bone, Wajo, Sidenreng Rappang, dan Pinrang sebagai klaster prioritas pengembangan tanaman pangan. Tahap perencanaan tersebut menjadi landasan untuk memperkuat jaringan pengairan, konektivitas antarsentra produksi, serta kelancaran distribusi hasil pertanian. Dengan demikian, kesepakatan tersebut merupakan bagian dari proses perencanaan dan belum berarti seluruh proyek infrastruktur telah selesai dibangun.
Di Papua Selatan, peningkatan produksi padi juga menunjukkan perkembangan signifikan. Data tetap BPS mencatat produksi padi pada 2025 mencapai 362.542 ton GKG, meningkat sekitar 66,46 persen dibandingkan 217.790 ton pada 2024. Luas panen tercatat mencapai 79.433,92 hektare, dengan estimasi produksi beras untuk konsumsi penduduk sekitar 207.007 ton.
Merauke menjadi salah satu pusat utama pengembangan pertanian padi di Papua Selatan. Namun, peningkatan produksi tersebut belum serta-merta menghilangkan berbagai tantangan di lapangan. Ketersediaan air, kelancaran pengangkutan hasil panen, serta kapasitas pengeringan dan penggilingan masih menjadi faktor penting yang menentukan keberlanjutan produksi dan efektivitas distribusi.
Untuk mendukung peningkatan kapasitas produksi pada 2026, pemerintah mengarahkan sejumlah program melalui Cetak Sawah Rakyat dan pembangunan infrastruktur pertanian. Kementerian Pertanian pada 26 Oktober 2026 melaporkan bahwa cakupan program cetak sawah di Papua Selatan mencapai 45.993 hektare, terdiri atas 17.693 hektare pada 2025 dan 28.300 hektare pada 2026.
Dalam laporan terpisah, Kementerian Pertanian juga menyebutkan dukungan pengolahan lahan untuk konstruksi cetak sawah seluas 14.958 hektare. Dukungan infrastruktur lainnya meliputi 60 unit irigasi perpompaan, 13 unit irigasi perpipaan, 52 unit rehabilitasi jaringan irigasi tersier, serta 18 unit jalan usaha tani. Seluruh angka tersebut menggambarkan cakupan program dan dukungan pekerjaan pemerintah, bukan luas lahan yang telah sepenuhnya memasuki tahap panen.
Wakil Menteri Pertanian Muhammad Saleh Mustafa, saat melakukan kunjungan kerja ke Merauke pada 24 Oktober 2026, menekankan pentingnya penyelesaian berbagai kebutuhan pertanian dari hulu hingga hilir. “Dari mulai hulu sampai hilirnya, sampai bisa berjalan dengan baik, kendala-kendala seperti Jalan Usaha Tani, irigasi, mekanisasi, drone, dan sebagainya akan kita hitung,” ujarnya sebagaimana dikutip dalam siaran Kementerian Pertanian pada 26 Oktober 2026.
Tantangan berikutnya berkaitan dengan penyerapan hasil produksi. Menurut laporan Perum BULOG yang dikutip ANTARA pada 8 Oktober 2026, penyerapan beras dari Merauke hingga September baru mencapai sekitar 4.500 ton atau 19,56 persen dari target tahunan sebesar 23.000 ton. Kondisi musim kering disebut turut memengaruhi produksi dan penyerapan beras.
Situasi tersebut menunjukkan bahwa perluasan lahan pertanian harus disertai kesiapan ekosistem produksi dan distribusi. Kepastian ketersediaan air, kesiapan masa tanam, pembangunan jalan usaha tani, fasilitas pengeringan dan penggilingan, serta mekanisme penyerapan gabah menjadi komponen yang saling berkaitan. Tanpa dukungan tersebut, peningkatan luas tanam dan produksi berpotensi tidak memberikan hasil optimal bagi petani maupun ketahanan pangan daerah.
Di luar pengembangan padi di Merauke, penguatan ketahanan pangan Tanah Papua juga perlu bertumpu pada keragaman komoditas lokal. Pada Agustus 2026, Kementerian Pertanian menyalurkan bantuan sarana produksi untuk penataan hamparan sagu seluas 100 hektare melalui lima kelompok tani di Kabupaten Jayapura. Program ini menjadi bagian dari upaya mengembangkan potensi pangan lokal yang memiliki keterkaitan erat dengan kondisi agroekologi dan kebiasaan konsumsi masyarakat setempat.
Pengembangan sagu dan komoditas pangan lokal lainnya penting agar strategi ketahanan pangan tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi beras. Pendekatan yang mempertimbangkan potensi wilayah, pola konsumsi, dan kepentingan masyarakat adat akan memperkuat diversifikasi pangan sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya lokal.
Di sisi lain, pemanfaatan teknologi digital juga menjadi bagian dari agenda peningkatan produktivitas pertanian nasional. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, dalam kegiatan pertanian dan perikanan digital di Lamongan, Jawa Timur, pada 3 November 2026, menyampaikan bahwa teknologi digital dan kecerdasan artifisial perlu dimanfaatkan secara langsung oleh petani dan petambak.
“Kami hadir menjalankan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto yang sejak awal konsisten menyampaikan salah satu Asta Cita terkait ketahanan pangan. Karena itu, kami ingin memastikan teknologi digital dan kecerdasan artifisial dapat dimanfaatkan langsung oleh petani dan petambak untuk meningkatkan produktivitas,” ujarnya.
Penguatan akses teknologi dan informasi tersebut relevan bagi kawasan timur Indonesia, terutama untuk mendukung penyuluhan pertanian, pemantauan kondisi lahan, pengelolaan air, pencatatan hasil panen, hingga perluasan akses pasar. Namun, penerapannya harus disesuaikan dengan ketersediaan jaringan komunikasi, kapasitas sumber daya manusia, keterampilan petani, dan kebutuhan riil masing-masing wilayah. Transformasi digital tidak cukup hanya melalui pengadaan perangkat, tetapi harus memastikan teknologi benar-benar memberikan manfaat bagi kegiatan produksi dan kesejahteraan petani.
Memasuki penghujung 2026, penguatan ketahanan pangan di Sulawesi dan Tanah Papua membutuhkan pendekatan yang terintegrasi. Peningkatan produksi harus diikuti upaya mempertahankan produktivitas sentra pertanian yang telah berkembang, memastikan lahan baru benar-benar memasuki siklus tanam dan panen, serta memperkuat sistem pengolahan dan penyerapan hasil produksi.
Dari Bone hingga Merauke, potensi pertanian Indonesia Timur menunjukkan kontribusi strategis dalam mendukung agenda swasembada pangan nasional. Keberhasilan upaya tersebut tidak hanya ditentukan oleh luas lahan dan besarnya produksi, tetapi juga oleh kesiapan infrastruktur, penerapan teknologi, keberlanjutan komoditas lokal, serta kepastian pasar bagi petani. Melalui penguatan seluruh mata rantai tersebut, kawasan timur Indonesia berpeluang semakin memperkokoh fondasi ketahanan pangan nasional yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.[]
WEBTORIAL | NURISMI
