KPU Tolitoli Dapat Apresiasi dalam Rakor Evaluasi JDIH Sulawesi Tengah
Pertemuan virtual ini tidak hanya menghadirkan pemaparan teknis, tetapi juga menjadi forum refleksi kelembagaan yang menggarisbawahi urgensi peningkatan aksesibilitas dokumen hukum bagi publik.
Dalam konteks tersebut, Suhardi selaku Founder Garda Muda Berjuang Untuk Sulawesi Tengah (Gambust) memberikan apresiasi kepada Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Tolitoli, Marsyuki, atas kontribusinya dalam diskusi yang berlangsung.
Menurut Suhardi, partisipasi aktif dan pemaparan yang tertata menunjukkan komitmen serius KPU Kabupaten Tolitoli dalam memperkuat ekosistem informasi hukum yang andal dan responsif bagi masyarakat.
Rapat Koordinasi Evaluasi JDIH dilaksanakan melalui Zoom Meeting pada Selasa, 11 November 2025. Dalam kegiatan tersebut, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Tolitoli, Marsyuki, hadir didampingi Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, Herdyanti, serta Operator JDIH KPU Kabupaten Tolitoli.
Kehadiran jajaran ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk mengikutkan setiap unit kerja secara aktif dalam pengelolaan JDIH sebagai wadah dokumentasi hukum pemilu yang terstandardisasi.
Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Darmiati, membuka rakor dengan penekanan pada pentingnya peningkatan kualitas pengelolaan JDIH di seluruh KPU Kabupaten dan Kota tanpa menunggu momentum tahapan Pemilu atau Pemilihan.
Ia menegaskan bahwa JDIH merupakan instrumen strategis yang wajib dikelola secara konsisten agar publik dapat memanfaatkan dokumen hukum secara akurat dan tepat waktu.
Menurutnya, meskipun tidak berada dalam tahapan elektoral, kebutuhan masyarakat terhadap informasi hukum tetap tinggi dan harus direspons oleh setiap satuan kerja secara profesional.
Instruksi lebih lanjut disampaikan oleh Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Risvi Renol, yang menyoroti perlunya percepatan pembangunan sarana dan prasarana JDIH.
Ia mengimbau seluruh jajaran KPU Kabupaten dan Kota untuk memperkuat infrastruktur pendukung, termasuk ketersediaan perangkat, sistem unggah dokumen, serta standar verifikasi bahan hukum sebelum dipublikasikan.
Upaya ini dimaksudkan agar masyarakat di seluruh wilayah Sulawesi Tengah memperoleh akses yang merata terhadap dokumentasi hukum yang sah, lengkap, serta mudah ditelusuri. Kegiatan evaluasi tersebut juga menjadi ruang bagi masing-masing KPU Kabupaten dan Kota untuk menyampaikan perkembangan pengelolaan JDIH di wilayahnya.
Melalui diskusi terbuka, para peserta dapat bertukar pengalaman terkait kendala teknis, strategi penguatan kapasitas operator, hingga model kolaborasi internal yang efektif.
Partisipasi aktif KPU Kabupaten Tolitoli dinilai selaras dengan arah kebijakan penguatan akuntabilitas publik yang diusung KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Rakor Evaluasi JDIH ini pada akhirnya menegaskan komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas tata kelola dokumentasi hukum di seluruh wilayah.
HASRIADI
